Pemprov Sulbar Diminta Segera Serahkan Laporan Realisasi APBD 2020

Mamuju – Sampai saat ini (Senin 20/17/2020), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menyerahkan laporan realisasi sementara pertama APBD ditahun 2020 dan pragnosi untuk enam bulan berikutnya ditahun 2020 ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Padahal sebagaimana diketahui hal tersebut merupakan kewajiban untuk disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun 2020 kepada DPRD sebagai lembaga pengawasan.

Read More

Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Hatta Kainang Anggota Banggar DPRD Sulbar saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp milik pribadinya.

“Pemerintah Provinsi Sulbar segerah menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 2020 dan pragnosis untuk enam bulan berikutnya dan hal ini wajib disampaikan paling lambat akhir juli ke DPRD,” Ucap Hatta Kainang.

Menurut Hatta Kainang mantan pengacara yang berhijra ke dunia politik perintah tersebut jelas dalam pasal 160 ayat 1 dan 2 PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

“hal ini penting untuk mengawasi proses laporan aliran kas dan menilai kinerja OPD apalagi himbauan presiden soal progres belanja yang minim dari APBD dan ternyata APBD Sulbar tahun 2020 baru terealisasi hanya 24 %, kita tahu ada recofusing dan masa pendemi covid namun hal ini bukanlah hambatan bagi belanja belanja dan progres pendapatan, kami DPRD adalah mitra yang punya tugas mengawasi pelaksanaan realisasi anggaran,” Sambung Hatta.

Atas dasar kemitraan, Hatta Kainang meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menyampaikan laporan tersebut.

“Kami minta ini segera di sampaikan ke dewan sehingga kami bisa menilai apa problem dan alat indikator mengawasi kinerja OPD aturan ini baru tapi minta hal ini diseriusi dan dilaksanakan, ini bagian evaluasi kami kepada OPD yang mengurusi laporan realisasi anggaran,” Tutup Hatta Kainang.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *